Orbid - Gubernur Jambi, Al Haris,menegaskan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan memiliki akses terbatas.
Penegasan ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Jambi bersama Bupati Tebo, Forkopimda, seluruh kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Tebo yang digelar di Rumah Dinas Bupati Tebo, Selasa malam, 5 Agustus 2025.
Dalam arahannya, Gubernur Haris meminta agar pembangunan program MBG tidak hanya dipusatkan di wilayah perkotaan. Ia mendesak Bupati Tebo untuk memprioritaskan daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan sentuhan pembangunan, terutama kecamatan yang aksesnya sulit dan belum tersentuh infrastruktur memadai.
“Untuk pembangunan yang didanai pusat, kita usulkan tiga lokasi tahap awal. Saya minta Pak Bupati mencari titik-titik yang memang sulit dijangkau. Ini penting agar kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat pelosok,” ujar Al Haris. Ia menambahkan, setiap fasilitas MBG akan didukung anggaran sebesar Rp2 miliar per unit.
Program MBG, menurut Gubernur, merupakan salah satu prioritas nasional dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025. Ia menekankan perlunya peran aktif camat dan kepala desa dalam menyukseskan program ini.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada respons konkret dari Badan Gizi terkait pelibatan perangkat desa. “Saya sudah minta Kepala Badan Gizi agar camat dan kades dilibatkan langsung, tapi belum ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Gubernur Haris juga membagikan pengalamannya saat mengunjungi Kota Sungai Penuh. Ia melihat langsung antusiasme anak-anak sekolah terhadap program MBG.
“Jam 11 siang, makanannya sudah habis. Anak-anak bilang makanannya enak. Kalau di kota saja sudah seperti itu, bisa dibayangkan betapa pentingnya program ini di desa-desa yang angka kemiskinannya lebih tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti pentingnya harmonisasi kerja antara Bupati dan Wakil Bupati dalam mengawal visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Ia menjelaskan, Bupati adalah pemegang keputusan, Wakil Bupati berperan sebagai pengawas pelaksanaan visi-misi, sedangkan Sekda bertugas memastikan seluruh program berjalan operasional dengan dukungan penuh OPD.
“Wakil Bupati perlu awasi apakah OPD sudah bekerja sesuai arah kebijakan. Sekda juga harus pastikan semua program mengarah pada hasil yang bisa diukur, seperti nilai SAKIP,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa nilai SAKIP dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)** adalah cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan akan menjadi “rapor” kepala daerah di mata Kementerian Dalam Negeri.
Tak hanya soal MBG, Gubernur Haris juga mendorong percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menyadari kekhawatiran masyarakat terkait potensi koperasi desa yang dianggap bisa menyaingi warung kelontong lokal. Namun, ia menegaskan bahwa koperasi justru harus menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi desa, bukan malah merugikan pelaku usaha kecil.
Gubernur juga menyinggung masalah stunting, yang masih menjadi tantangan besar di Provinsi Jambi. Ia menyebut bahwa meski angka kemiskinan dan pengangguran mulai menurun, prevalensi stunting justru mengalami kenaikan. Karena itu, ia menginstruksikan agar para pejabat, camat, hingga kepala OPD menjadi bapak asuh bagi anak-anak penderita stunting di wilayah masing-masing.
“Kementerian saat ini sedang memantau kita secara langsung. Jadi tolong percepatan penanganannya benar-benar diperhatikan. Ini masalah serius,” tegasnya.
Menanggapi kunjungan Gubernur, Bupati Tebo Agus Rubiyanto, S.E., M.M. menyampaikan apresiasi mendalam. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak sekadar menjalankan agenda pemerintahan, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat membangun sinergi antar pemerintah daerah dan provinsi.
“Kami mengapresiasi perhatian Gubernur terhadap pembangunan di Tebo, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengembangan potensi unggulan seperti kebun tebu yang strategis untuk perekonomian wilayah,” kata Bupati Agus.
Melalui dorongan ini, diharapkan pembangunan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Provinsi Jambi, terutama di daerah tertinggal, bisa segera terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
.jpeg)